Ketua IPJI Papua Barat Apresiasi Kunjungan Wapres Gibran, Soroti Pentingnya Lapangan Kerja bagi Pemuda

MajalahDCN.com | Manokwari – Jekson Kapisa, Ketua Pilar Pemuda Rakyat Papua Barat yang ditunjuk sebagai Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Wilayah Papua Barat, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, ke Manokwari, pada Selasa (4/11/2025).

Kunjungan selama dua hari tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian serius pemerintah pusat terhadap pembangunan di Tanah Papua. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua Barat, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dilakukan agar program-program pembangunan, termasuk penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus), berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Antusiasme warga yang berbondong-bondong menyambut dan bersalaman dengan Wapres menjadi bukti nyata bahwa kehadiran pemerintah dirasakan. Ini menunjukkan bahwa Papua kini menjadi prioritas, bukan lagi terabaikan,” ujar Jekson Kapisa.

Sorotan dan Harapan bagi Pemuda Papua

Meski mengapresiasi kunjungan tersebut, Jekson menyoroti beberapa hal krusial. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi harus mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi pemuda Papua.

“Berdasarkan hasil survei, kemenangan Prabowo-Gibran di Papua didukung oleh 60% pemuda. Mereka adalah garda terdepan menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, kami menyarankan agar Dana Otsus tidak hanya untuk proyek infrastruktur, tetapi juga disalurkan langsung kepada rakyat melalui program seperti ‘Rekening Rakyat’. Selama ini, yang sering merasakan manfaat dana Otsus adalah pengusaha, bukan masyarakat kecil secara langsung,” tegas Jekson.

Ia menambahkan, angka pengangguran pemuda di Papua Barat masih sangat tinggi. Pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja yang konkret agar pemuda dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Evaluasi Lembaga dan Pemberdayaan Masyarakat Adat

Jekson juga mengusulkan evaluasi mendasar terhadap beberapa lembaga pembangunan di Papua.

“Kami meminta kepada Presiden dan Wapres untuk mengevaluasi keefektifan BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Kewenangan yang lebih besar justru seharusnya diberikan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) karena lembaga ini lahir dari akar budaya dan kearifan lokal Papua. Dengan demikian, penyaluran Dana Otsus akan lebih tepat sasaran dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” paparnya.

Ia menegaskan, “Papua bukan tempat pengasingan. Papua adalah bagian integral NKRI yang membutuhkan perhatian khusus dengan pendekatan yang tepat.”

Program Prioritas dan Peran Masyarakat

Jekson mengapresiasi sejumlah program prioritas yang disinggung Wapres, seperti Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat MBG, Sekolah Garuda, dan Revitalisasi Sekolah. Program-program ini dinilai penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua.

Selain itu, penyelesaian infrastruktur Trans Papua juga diharapkan dapat menekan inflasi dan harga barang di pedalaman.
Namun, Jekson menekankan kembali bahwa kesuksesan program pemerintah membutuhkan pengawasan bersama.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan peran serta masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda untuk bersama-sama mengawal visi-misi Pak Presiden dan Wapres,” tutup Jekson.

Dengan demikian, kunjungan Wapres Gibran diharapkan tidak hanya seremonial, tetapi menjadi awal dari akselerasi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Papua Barat, khususnya para pemuda sebagai agen perubahan. (Nuli)