Dinkes TTS Diduga Lakukan 'Permainan' Proyek Puskesmas Taneotop Nunbena

 

Proyek pembangunan puskesmas menggunakan Dana APBD tahun 2019 sebesar 1,6 milyar.

 

Menurut Dinkes TTS, pihaknya telah mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta telah membayar volume pekerjaan sebesar 30%, dan masih tersisa 20% lagi. Angka tersebut tidak sesuai dengan pemeriksaan inspektorat, dimana dalam hitungannya volume pekerjaan sudah mencapai 50%.

 

"Surat PHK sudah diterbitkan, tetapi kami tidak tahu kalau kontraktor masih tetap mengerjakan proyek puskesmas tersebut," ujar Karolina Tahun. 

 

Sementara itu, pihak Indoraya menyatakan, kalau pekerjaan masih berjalan karena pihak Dinkes belum mengeluarkan surat PHK. Inspektorat juga sudah menghitung volume pekerjaan, yaitu 50%.

 

Soal kekurangan pembayaran sebesar 20%, Dinkes selalu berdalih kalau BPK Kupang NTT melarang untuk membayar kekurangannya.

 

Beberapa pihak terkait hadir di BPK, semua mengharuskan Dinkes membayar sisa 20% tersebut.

 

Kalau kami harus membayar 20% lagi kepada Indoraya, harus ada kontrak baru lagi. Pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan sebelumnya.

 

"Kalau Dinkes harus membayar, harus ada kontrak baru lagi. Dan meminta Indoraya tunjukan surat kontrak baru, baru kami akan membayar sisa 20% tersebut ," ujar Karolina.

  

Untuk pekerjaan kedua, Dinkes menggandeng CV Muri Mada, dengan hitungan Inspektorat 50%. Secara tidak langsung Dinkes TTS telah mengakui pekerjaan Indoraya sudah mencapai 50%.

 

Salah satu direktur rumah sakit mengatakan, kalau Inspektorat sudah menghitung volume pekerjaan, berarti sudah ada bukti yang jelas, tinggal Dinkes memberitahukan kepada PJ bupati TTS dan Sekda Secara tertulis untuk disampaikan pada rapat paripurna Dewan, agar bisa dianggarkan pada tahun berikutnya.

 

"Kalau kontraktor sudah bekerja dan sudah ada bukti inspektorat, cari solusi penyelesaian, bukan persulit kontraktornya," terangnya. (ypa)