MajalahDCN.com | Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan tidak akan segan menindak tegas para jenderal TNI maupun Polri yang melanggar hukum, terutama jika terlibat dalam penguasaan lahan secara ilegal atau tindak pidana yang merugikan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI. Ia melaporkan keberhasilan pemerintah menguasai kembali 3,1 juta hektare dari total 3,7 juta hektare lahan sawit yang terbukti melanggar aturan, berdasarkan verifikasi dari potensi 5 juta hektare yang dilaporkan bermasalah.
Menurut Prabowo, ada keputusan pemerintah yang sudah berkekuatan hukum tetap sejak 18 tahun lalu untuk menyita lahan-lahan perkebunan sawit agar kembali menjadi milik negara, namun tidak pernah dijalankan. Di masa pemerintahannya, ia memerintahkan pengambilalihan lahan tersebut dengan pengawalan TNI karena sering terjadi perlawanan di lapangan.
Selain kawasan hutan dan perkebunan, Prabowo juga menyoroti pelanggaran di sektor pertambangan. Ia menyebut terdapat 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun.
Prabowo meminta dukungan penuh DPR RI, MPR RI, dan seluruh partai politik untuk menindak para pelanggar hukum, termasuk pihak-pihak berpengaruh.
“Apakah jenderal dari TNI, polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya.
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengingatkan kader parpol, baik di internal maupun luar Gerindra, untuk tidak terlibat dalam penguasaan lahan. Ia bahkan mempersilakan pihak yang terlibat menjadi justice collaborator demi mengungkap pelanggaran.
“Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” tegasnya. Ia juga menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri menggunakan pasukan dari provinsi lain jika harus melakukan operasi di wilayah yang rawan konflik kepentingan. (
Adapted From)
